Kp 1958 tahun 2018. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku . Kp 1958 tahun 2018

114 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Waj. 2018 No. Berlaku KP 049 TAHUN 2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Pedoman Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-28 (_Advisory Circular Part 139-28. Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pelabuhan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. 11 Desember 2018; 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. id : 8 Hlm. Keputusan Menteri Perhubungan No. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018 Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (Pterapogon Kauderni) DETAIL PERATURAN Abstrak. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. 022 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. Peraturan Perundang-undangan. Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah. 3. KP_381_TAHUN_2018. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1958 Tahun 2018 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. 1768, jdih. Roll O Pack 5. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 6 tayangan. Komputer/Laptop 2. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 3 MB) Terima kasih sudah berkunjung. 2. KP 1992 TAHUN 2018. Kabar baik bagi semua perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan minerba, bahwa petunjuk teknis tentang penerapan dan Audit SMKP telah dikeluarkan dalam Kepdirjen Minerba No 185. 029 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. id : 4 hlm. 14 Amandemen Pertama Edisi Ked. KP 1958 TAHUN 2018. PM 79 Tahun 2010Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP 1958 TAHUN 2018. TAHUN 2018 - SEKARANG. 997 Dilihat; Tipe Dokumen. 940 x Dilihat. 55/PERMEN-KP/2018; Tahun Peraturan : 2018; Tentang : Pakan Ikan; Tgl Ditetapkan : 2018-12-26;. Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah . Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. KP 1958 TAHUN 2018. Tentang : Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. KP. SKEP - 2759 - XII - 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Hubud nomor SKEP195IX 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang, f. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 188 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (_Flight Approval_) Jul 9, 2019 · BOGOR (BeritaTrans. KP 728 Tahun 2023 Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi dan Penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran. Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport. 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan dan Permen KP No. Mobil Boks Peringatan : Jul 9, 2019 · Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 TAHUN 2018 Tentang Kode. TENTANG. 04 TAHUN 2018. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Denga. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku. KEARSIPAN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR KEBERHASILAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5. 14 Amandment 01 Edition 02_) tentangPengujian Kecakapan Bahasa Inggris(_English Language Proficiency Testing_)Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1868, jdih. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Judul. 2018 No. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit:. Presiden Jokowi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 64/PERMEN-KP/2018, BN. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Penyimpanan Arsip Aktif; dan c. 11 Desember 2018. 14 Amandemen Pertama Edisi Kedua (_Staff Instruction Part 8900-5. Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Peng. mencabut: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. id. 14 Amandemen Pertama Edisi Kedua (_Staff Instruction Part 8900-5. KP 156 TAHUN 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (_Advisory Circular CASR PART 139-25_) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (_Guidelines For Technical Specifications of Airport. Peraturan Perundang-undangan. 2017 No. id. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 4. 2018 No. JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DOWNLOAD DI SINI. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 0 tayangan. NOMOR KP 1632 TAHUN 2018 TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. PM 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan KP 1958 Tahun 2018. 24 Mei 2018; 3. KP 1958 TAHUN 2018. Permen KKP No. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 386 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian. Asdt RPM Flight Approval 2 Februari 2017. Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep. 2018 No. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Permohonan Dock Space. Jul 9, 2019 · Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 185 x Dilihat. FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN. Komputer/Laptop 2. pdf), Text File (. 19. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku. Peraturan Perundang-undangan. 4 November 2018; 13. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Cari 50. 4 November 2018; 12. kkp. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 14 Amandemen Pertama Edisi Kedua (_Staff Instruction Part 8900-5. KP 1958 TAHUN 2018. KP 293 Tahun 2019. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . kkp. Revist [Tel Diberiakeakan Ditetapkan OIeh SOP. Judul. kkp. Pencarian Berita. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 2128 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL. 9/PERMEN-KP/2018,. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 139 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan dan Pengujian Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan. pdf), Text File (. go. Berlaku. 4 (_Staff Instruction 8900-6. 20 Desember 2018; 1. 39/PERMEN-KP/2018, BN. 65/PERMEN-KP/2018, BN. 2/PERMEN-KP/2018, BN. KP. id. Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang memiliki jenis arsip yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 TAHUN 2018 Tentang Kode. 2/PERMEN-KP/2018, BN. Tahun Terbit : 04/11/2018. Berlaku KP 049 TAHUN 2018. 1882, jdih. 4 November 2018; 13. Surat Edaran Nomor HK. 1288,. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5. File. KP 1958 TAHUN 2018. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 TAHUN 2018 Tentang Kode Klasifikasi. bahwa. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut T. KP 1494 TAHUN 2018. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku. 17/SJ Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pengembangan Dermaga Apung. 108 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 - 03 {ADVISORY CIRCULAR 47- 03) PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA. sekretaris jenderal kementerian perhubungan,. 31/KEPMEN-KP/2018, jdih. 2018 No. KP 1958 TAHUN 2018. 2 (_Staff Instruction 8900-1. 4 November 2018; 13. Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Tipe Dokumen. gaid Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal We 2u /1/t0. hh-98. 2018. PENOMORAN SURAT DINAS Dengan Acuan Kode Klasifikasi Arsip sesuai dengan KP 1958 Tahun 2018 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 02); d. 2018 No. 23 Januari 2018. Nomor KP 188 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga SKEP 195-IX-2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang Flight Approval, e. Terima kasih sudah berkunjung. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutan pembukaan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Sistem Adminstrasi Perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Widi. 01 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN. Tutup. id; 77 Hlm. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 722 Tahun 2018 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Pelabuhan Samarinda. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Waj. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Analisis Beban. 1871, jdih. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan. kp 1958 tahun 2018 tentang kode Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082); 19. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutan pembukaan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Sistem Adminstrasi Perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Widi. KP 1494 TAHUN 2018. Inspektorat Jenderal Kementerian PerhubunganJudul.